웹Balai Harta Peninggalan Makassar Perlaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. 웹adalah balai harta peninggalan dan dengan adanya pembaharuan UU K-PKPU, selain balai harta peninggalan, kurator swasta juga dimungkinkan untuk mengurus harta pailit. 3 Tugas dan kewenangan kurator dalam hal Pengurus harta Pailit antara lain: 1) Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UU K-PKPU dalam jangka waktu 5 (lima)

Syarat Menjadi Kurator

웹2024년 10월 9일 · BALAI-BALAI HARTA PENINGGALAN DI INDONESIA (Instruktie voor de Weeskamers in Indonesie) (Ord. 5 Oktober 1872) S. 1872-166 (berlaku 1 Juli 1873). BAB I. … 웹2024년 5월 24일 · penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata. Tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) pada pokoknya adalah mewakili dan mengurus … kettle company chips

Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) - Jurnal Hukum

http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/26498 웹Latar Belakang Pada saat berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) yang hanya dapat menjadi Kurator tersebut. Sekarang, Kurator diperluas oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) sehingga yang dapat bertindak sebagai … 웹Ketidakhadiran; 4. Harta Peninggalan Tak Terurus; 5. Pendaftaran dan Membuka Akta Wasiat; 6. Membuat Surat Keterangan Hak Waris; 7. Kurator Kepailitan; Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan pasal 3 Surat Keputusan Mentri Kehakiman tersebut, dapat dikemukaan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai … isitshikitsha dance pictures